Mampukah Indonesia Memaafkan Soeharto?
Pak Harto memang telah berpulang. "The Smiling General" ini pergi dengan meninggalkan berbagai kontroversi mengenai kasus hukum yang tak pernah dituntaskannya. Meski begitu, di antara berjuta pro-kontra seputar sosok yang juga dijuluki Bapak Pembangunan ini, toh ribuan orang menangisi kepergiannya.
Indonesia besar karena Pak Harto, itu tidak bisa dipungkiri. Atas kerja kerasnya, pembangunan di Indonesia maju dengan pesat, terutama di sektor pangan. Di masa pemerintahannya, mungkin kita tidak pernah mendengar adanya impor beras, impor kedelai, rakyat kekurangan beras, dsb. Harga-harga yang murah dan kondisi masyarakat yang stabil menjadi cerminan kesuksesan pemerintahan Pak Harto.
Namun, mengutip perkataan Rieke Dyah Pitaloka, kesuksesan suatu pemerintahan tidak bisa diukur hanya dari perut yang kenyang. Agaknya, kondisi seperti itulah yang ingin diciptakan Soeharto (atau kroni-kroninya) untuk mengalihkan kecurigaan kita terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Roda perekonomian dibuat sestabil mungkin, dengan kemudi di tangan perusahaan-perusahaan miliknya. Kondisi masyarakat yang adem-ayem - means no kerusuhan, no premanisme, dianggap subversif sedikit, DOR! - pembangunan fisik yang terus berkelanjutan, dilakukan untuk menutup mata kita agar tidak dapat melihat betapa dengan diam-diam kekayaan kita ini sedang digerogoti oleh klan beliau. Uang haram berkedok dana yayasan terus mengalir ke rekening Cendana, terbagi rata atas nama putra-putri dan orang-orang dekat lainnya. Tampaknya, Pak Harto menagih sendiri imbalannya atas jasa yang selama ini dilakukannya untuk Indonesia.
Namun bagaimanapun, beliau sudah pergi. Betapapun hebatnya orang berkoar-koar tentang kelebihan dan kekurangan beliau semasa hidupnya, toh tidak ada lagi pengaruhnya. Selama ini, Indonesia sudah cukup lemah dan tidak berdaya menghadapi kebesaran nama Soeharto. Ketika beliau masih sehat, mereka yang berwenang pun diam saja, sama sekali tidak menyinggung kasus hukum yang seharusnya ditimpakan kepada Pak Harto. Namun ketika beliau jatuh sakit, sejak tahun 1999 hingga yang terakhir awal tahun 2008, orang-orang kembali ramai mempersoalkannya. Bahwa Soeharto tetap harus diadili, bahwa Soeharto tetap harus diajukan ke meja hijau. Blablabla. Orang-orang hanya berani 'bersuara' ketika Pak Harto dalam keadaan lemah tak berdaya. Mereka berani turun ke jalan, bahkan mengaku berani menghadapi Pak Harto secara langsung, justru di saat Pak Harto tengah menghadapi sesuatu yang lebih besar, yakni malaikat maut. Ini pertanda bahwa selama ini kita hanya menjadi tong kosong yang jika dipukul berbunyi nyaring. Kita selalu berbicara kosong, dan berteriak dengan nyaring, tetapi tidak menghasilkan apa-apa.
Beberapa golongan menganggap, jasa yang pernah dibaktikan Pak Harto kepada Indonesia impas dengan dosa yang pernah dilakukannya. Bahkan ada pula golongan yang terlalu mengada-ada, menganggap Pak Harto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Padahal, jika jasa dan dosa itu seimbang, hasilnya akan nol. Jadi sebenarnya Pak Harto tidak berhak mendapat gelar apa-apa, julukan Bapak Pembangunan pun seharusnya dicabut, karena beliau membangun secara fisik namun menghancurkan secara mental. Lagipula, salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela di mata hukum. Ingat saja korban-korban peristiwa Tanjung Priok yang 'menghilangkan' ratusan orang Islam , kasus Trisakti, Peristiwa Berdarah Dili 1991 yang menewaskan ratusan umat Katholik, Tragedi Kerusuhan di Kantor PDI-P yang menyebabkan ratusan orang tewas tahun 1996, penculikan mahasiswa dalam Operasi Mawar, atau pembantaian secara fisik serta pembunuhan karakter orang-orang yang dianggap PKI. Dosa-dosa di atas belum termasuk korupsi dan pencurian uang negara yang dilakukannya.
Memang serba salah, hidup di negara yang tidak memiliki pendirian. Antara mengampuni semua kesalahan Pak Harto, atau meneruskan kasus perdatanya dengan mengembalikan uang negara yang selama ini dicuri oleh Cendana. Pilihan yang kedua tampaknya pun akan sulit dilakukan, mengingat pemerintah yang berwenang selama ini tenang-tenang saja ketika Pak Harto masih hidup, apalagi sekarang saat beliau sudah tiada. Sudah terbukti selama bertahun-tahun ini, pemerintah tidak punya nyali untuk menuntaskan kasus hukum Soeharto dan kroni-kroninya.
Jadi sebaiknya, semuanya kita serahkan kembali kepada opini rakyat. Mampukah rakyat Indonesia memaafkan segala dosa dan kesalahan Pak Harto? Mampukah mereka yang kehilangan anak mereka di Trisakti, kehilangan keluarga mereka di berbagai peristiwa berdarah hasil dalangan Pak Harto, memaafkan beliau? Mampukah anak cucu Bung Karno memaafkan segala perlakuan Pak Harto kepada Bung Karno dahulu? Kita semua mengetahui pengkhianatan Pak Harto kepada Bung Karno, dan kita pun diwarisi wejangan JAS MERAH (Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah) dari Bung Karno. Kebencian keluarga Soekarno kepada keluarga Soeharto menandakan bahwa JAS MERAH itu telah ditanggalkan oleh Soeharto. Bagaimana dengan kita?
Baik atau buruk, sejarah tetaplah sejarah. Pak Harto pernah menorehkan sejarah gemilang, pernah pula menorehkan luka mendalam kepada bangsa ini. Indonesia tetap harus mempertimbangkan hal itu. Jadi, jangan dulu terburu-buru menyematkan gelar Pahlawan Nasional kepada beliau. Dimaafkan atau tidak, itu saja dulu.


Recent Comments